Bentuk Dukungan PEMDA terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah di Kota/Kabupaten Pekalongan

Produk sarung batik di Pekan Batik Nusantara 2023 di Pekalongan

Minggu, 29 Oktober 2023, ada pendar bahagia di wajah Yuni Putria. Perempuan berusia 25 tahun itu pada akhirnya berhasil mendapatkan produk sarung batik untuk hadiah suaminya, setelah bernegosiasi dengan penjual di sebuah tenant bertuliskan Saroeng Djawa.

Tak jauh beda dengan Yuni, di tenant lainnya, terlihat anak muda tengah menawar jilbab segi empat berwarna coklat dan dongker.

“Boleh ya Bu, 2 kerudung ini Rp 60.000, kalau boleh nanti aku beli 4 nggih”

Sekelumit cerita tentang transaksi jual beli itu bisa ditemukan dengan mudah di event Pekan Batik Nusantara 2023. Gelaran tersebut merupakan salah satu kegiatan tahunan untuk memperingati Hari Batik.

Sebagai kota yang terkenal dengan batiknya, Kota Pekalongan tak pernah absen mengadakan acara, untuk memantik kebanggaan masyarakat terhadap nilai-nilai lokal yang dimiliki.

Selain disebut sebagai kota Batik untuk wilayah Kota, tetangganya, Kabupaten Pekalongan juga punya julukan lain yakni sebagai Kota Santri. Hal ini bukan hanya berasal dari akronim Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapi dan Indah. 

Lebih dari itu, menurut data BPS, baik Kota/Kabupaten Pekalongan memiliki 122 pesantren yang berpotensi melahirkan produk-produk ekonomi berbasis syariah. Meski demikian, potensi-potensi yang dikembangkan lewat sebutan ‘Kota Santri’ yang berkolaborasi dengan ‘Kota Batik’ belum optimal terasa. 

Kota Pekalongan belum pernah mengadakan event-event yang memiliki kaitan dengan halal lifestyle. Padahal, bila Kota Batik dan Kota Santri disinergikan, itu bisa jadi potensi wisata berbasis ekonomi syariah yang cukup renyah.

 

Saat ini, rata-rata usaha yang menggeliat di wilayah Pekalongan masih konvensional. Ekosistem halal sendiri belum begitu berkembang. Hal itu dibuktikan dengan minimnya regulasi, akses informasi terhadap ekonomi syariah hingga dukungan berupa Expo dari Pemerintah Kota yang memperkenalkan produk-produk halal.

Menciptakan Ekosistem Halal dari Kota/Kabupaten

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ada sekitar 240,62 juta penduduk muslim atau 86,7% dari populasi nasional yang totalnya 277,53 juta jiwa.

Bayangkan dengan jumlah penduduk muslim sebesar itu, maka potensi mengembangkan produsen dan konsumen produk halal sangat luas. Sayangnya, Indonesia tak pernah masuk sebagai 10 besar eksportir produk halal, justru  masuk sebagai importir. Tentu hal ini sangat disayangkan.

 Informasi perdagangan produk halal dunia (Sumber : PPT Webinar Kneks)

Padahal, bila industri halal berkembang, rasa manisnya bukan hanya bisa dinikmati oleh produsen produk halal yang berada di Indonesia, tetapi juga yang berada di luar negeri. Penduduk muslim yang berada di luar negeri, membutuhkan eksistensi produk-produk halal. Indonesia bisa jadi eksportir utama.

Perlu dipahami bahwa mengembangkan industri halal bukan hanya gawe pemerintah pusat saja melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Terdapat peran penting pemerintah daerah yang siap mendukung dan menyokong lahirnya produk-produk halal dari wilayah hulu.

Kota Pekalongan yang notabene dikenal sebagai Kota Batik memiliki potensi halal produk berupa fesyen, kuliner dan wisata. Pada Pekan Batik Nasional 2023 lalu, banyak stand yang menjual produk baju, gamis, kerudung hingga sarung Batik. Bahkan, sarung Batik menjadi pakaian ikonik tiap Pemerintah Kota memiliki agenda. 

Melihat potensi yang ada, maka Pemerintah Daerah memerlukan regulasi, sosialisasi sertifikasi halal, hingga mengenalkan eksistensi produk-produk halal melalui Expo UMKM halal. Nantinya, Expo memamerkan kuliner, pakaian, buku, kosmetik halal dan alur mendapatkan sertifikasi halal bagi pemilik usaha.

Alur pengajuan sertifikasi halal bagi IKM

Tentu, pemerintah Kota/Kabupaten tak bisa sendirian, kolaborasi antara Kementerian Agama, Dinas Pariwisata, tokoh agama, lembaga amal dan zakat, hingga lembaga keuangan syariah daerah harus kuat mendukung pengembangan ekosistem halal di wilayah kota maupun kabupaten.

Potensi Industri Halal di Kota/Kabupaten Pekalongan

Menurut Vargaz & Moral (2019) wisata halal dapat dipahami sebagai penawaran layanan kepada wisatawan yang memenuhi kebutuhan turis muslim yang sesuai dengan kewajiban agamanya.

Terkait ekosistem halal, menurut Kusumanto (2019) ada lima aspek wisata halal yang perlu diperhatikan, yaitu produk, pelayanan, infrastruktur, dukungan pemerintah, dan juga sumber daya manusia di dalamnya.

Baik Kota maupun Kabupaten Pekalongan memiliki budaya dan kearifan lokal yang unik. Nilai-nilai keislaman yang tampak dalam aktivitas pesantren dan masyarakat secara umum bisa dilihat dengan mudah.

Sudut penting Kota Pekalongan di Jalan Jatayu (Dokumentasi Pribadi)

Pada konteks wisata halal, budaya dan kearifan lokal bisa dijadikan daya tarik wisata. Terlebih, di Kota Pekalongan sering diadakan kegiatan kajian keagamaan, ziarah makam, hingga kegiatan solidaritas daerah, seperti perayaan syawalan, kirab maulid, hingga haul para ulama, dikemas menjadi satu kegiatan rutin tahunan.

Universitas Islam Negeri (UIN) Gusdur Kota Pekalongan, sudah mulai mengembangkan ekosistem halal melalui Expo Kemandirian Pesantren. Bertempat di Kampus II UIN Gus Dur pada 19-20 Oktober 2023, acara diikuti oleh 58 pondok pesantren se-karesidenan Pekalongan.

Berita baiknya, dari 58 pondok pesantren tersebut, 55 di antaranya adalah ponpes penerima Program Inkubasi Bisnis Pesantren dari Kementerian Agama. Program Inkubasi Bisnis Pesantren akan memberikan bantuan modal usaha kepada Pesantren yang memiliki jenis usaha seperti toko, warung, minimarket, koperasi, perindustrian, laundry, perdagangan, garmen hingga percetakan.

Expo Pesantren di UIN Gusdur (Sumber : Web UIN Gusdur)

Melalui gelaran Expo FEB dari UIN Gusdur, diharapkan kemandirian lembaga ponpes akan berkontribusi mendorong upaya pemerintah agar pertumbuhan ekonomi terus mengalami kenaikan, termasuk menghidupkan industri halal dan ekonomi syariah dari daerah.

Tak bisa dimungkiri bahwa pesantren memiliki andil yang besar dalam menguatkan nilai-nilai agama islam, tentu perekonomian syariah dan pengembangan industri halal bisa lahir melalui peran pesantren. 

Saat ini, pengembangan kemandirian ekonomi pesantren menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif. 

Bank Indonesia bahkan telah menyertakan peran pesantren sebagai salah satu pilar cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yaitu penguatan ekonomi syariah melalui program peningkatan kelembagaan yang salah satunya melalui kemandirian ekonomi pesantren.

Keberpihakan pemerintah daerah terhadap  kemajuan pesantren bisa memantik terciptanya pilar-pilar ekonomi syariah. Pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota/Kabupaten Pekalongan perlu membuat regulasi mengenai pengembangan ekonomi syariah, menciptakan aktivitas pendukung, bersinergi terhadap lembaga terkait serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Selanjutnya,  agar implementasi wisata halal di Kota/Kabupaten Pekalongan bisa optimal, diperlukan dua hal yakni aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik berupa fasilitas seperti masjid, hotel syariah, lembaga pendidikan islam, UMKM produk halal, lembaga keuangan syariah, lembaga zakat daerah hingga tempat wisata ramah perempuan.

Adapun yang dimaksud aspek non fisik terkait dengan kebijakan yang mengatur wisata halal. Melalui kebijakan, maka terdapat referensi untuk mengatur kebiasaan masyarakat.

 

Akhir kata, untuk mengembangkan ekonomi syariah, pemerintah daerah berperan membuat regulasi, memudahkan pengajuan sertifikasi halal dan menyelenggarakan expo produk halal daerah. Harapannya, ekonomi syariah bisa dicapai dari pesantren dan desa-desa yang potensial untuk memperkokoh industri halal Indonesia.

Referensi :

• https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/14/2433/banyaknya-pondok-pesantren-kyai-ustadz-dan-santri-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah-2020---2021.html
• Jurnal “Pekalongan Sebagai Kota Wisata Halal: Pandangan Para Akademisi” oleh Kuat Ismanto dan dan Benny Diah Madusari. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Universitas Pekalongan.
• https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_243822.aspx
• https://www.datapendidikan.com/blog/daftar-pesantren-yang-ada-di-kota-pekalongan/
• https://kneks.go.id/1603523489-Paparan%20Dirjen%20Daglu%20-%20Webinar%20KNEKS.pdf
• https://www.uingusdur.ac.id/info/expo-kemandirian-pesantren-tampilkan-berbagai-produk-unggulan-santri
• produk-halal-center-uin-gusdur-bentuk-tim-pendamping-pp